Sudah 63 tahun negara ini berdiri, dan 63 tahun pula negara ini masih berkutat dalam sebuah permasalahan energi listrik. Peningkatan kebutuhan akan energi listrik sebenarnya merupakan hal yang bisa direncanakan dan diketahui dari awal, dilihat dari aspek pertumbuhan penduduk saja, korelasinya jelas dengan peningkatan kebutuhan energi listrik yang diperlukan oleh rakyat negeri ini. Apalagi kalau dilihat dari sisi industri, negara yang bercita-cita untuk tumbuh dan berkembang di semua aspek kehidupan tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Tetapi kenapa hal itu tidak berusaha diantisipasi dari awal, apakah pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang pelistrikan di negeri ini tidak pernah merencanakan dan menganalisa tingkat kebutuhan energi listrik yang diperlukan oleh negeri ini. Krisis listrik bukan sesuatu masalah yang jatuh tiba-tiba dari langit, tapi merupakan konsekwensi masalah yang timbul dari berbagai ketidakberesan manajemen energi di negeri ini dari jaman dahulu.

Pemerintah kemudian mengangkat wacana, bahkan saat ini sudah berbentuk SKB, bahwa akan memindahkan hari sibuk senin-jumat ke hari sabtu dan minggu, ini untuk mengurangi devisit listrik yang selalu terjadi pada hari-hari sibuk seperti senin dan selasa. Adilkah hal tersebut?, Jelas tidak. Kalangan industri akan dirugikan dengan kebijakan ini, mereka akan memerlukan biaya produksi tambahan. Kemudian dari sisi karyawan, tentu saja mereka tidak mau, karena Sabtu – Minggu merupakan hari keluarga bagi mereka. Kalau ini terjadi maka Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang menerapkan kebijakan ini.

Satu hal lagi mungkin yang tak terpikir oleh pemerintah, apakah kalangan industri selama ini bekerja sendirian?, pasti tidak. Mereka bekerja tentunya juga memerlukan hubungan dengan relasi bisnis mereka, dengan birokrasi dan juga instansi pemerintah. Apa ada Bank yang buka pada hari sabtu dan minggu, lalu bagaimana dengan relasi bisnis mereka di luar negeri, apa mereka juga buka pada hari sabtu dan minggu. Apa ini bukan suatu kebijakan yang konyol, kebijakan yang hanya untuk menutup-tutupi kebobrokan manajemen energi yang ada di negeri ini.

Devisit listrik mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola politik energinya. Para birokrat di DPR tidak mampu menjalankan fungsinya, mereka hanya bisa memprediksi siapa yang akan menang pemilu, mereka hanya bisa memprediksi partai-partai apa yang akan ikut pemilu 2009, tapi mereka tidak pernah tahu kalau pada hari ini beberapa wilayah di Indonesia akan menjadi gelap, jalanan akan menjadi macet dimana-mana karena traffic light tidak berfungsi. Dan saya yakin hari ini seluruh jajaran polisi lalu lintas di DKI akan turun dijalan untuk mengantisipasi kemacetan-kemacetan yang bakal terjadi. Sungguh ironis memang yang terjadi di negeri ini, negeri yang mempunyai sumber daya energi alternative yang beragam tapi masih saja mengalami masalah krisis listrik.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, tentunya akan menjadi ambang kehancuran bagi negeri ini, investor sudah bersiap-siap angkat kaki, bahkan investor petrokimia menunda investasi sebesar 14 trilyun gara-gara krisis listrik yang dialami negara ini. Tanpa infrastruktur yang memadai tentunya tidak akan ada investor asing yang mau menanamkan investasinya di negeri kita tercinta ini. Semoga mulai hari ini para pemimpin, birokrat, politisi tidak lagi hanya sibuk mempersiapkan kesiapan mereka menghadapi pemilu 2009, tapi sibuk pula memikirkan krisis listrik yang sedang dialami oleh negeri ini.


Leave a Comment